JAKARTA - Program pemutihan pajak kendaraan bermotor masih berlangsung hingga pertengahan tahun 2026 di beberapa provinsi. Kebijakan ini memberikan keringanan berupa pembebasan denda dan tunggakan lama bagi pemilik kendaraan yang belum melunasi pajaknya.
Tiga provinsi yang aktif menjalankan program ini memiliki ketentuan berbeda. Masyarakat di daerah tersebut dapat memanfaatkan momen ini untuk melunasi pajak kendaraan tanpa beban denda.
Aceh: Bebas Denda dan Tunggakan Hingga Akhir April
Pemerintah Provinsi Aceh memperpanjang masa pemutihan pajak kendaraan hingga 30 April 2026. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor.
Program pemutihan mencakup penghapusan seluruh tunggakan pokok PKB, bebas denda PKB, serta pembebasan pajak progresif. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas juga digratiskan, sehingga wajib pajak hanya perlu membayar PKB tahun berjalan.
Dengan kebijakan ini, seluruh tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Kesempatan ini menjadi penting bagi warga Aceh yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya.
Bali: Apresiasi untuk Wajib Pajak Patuh
Di Bali, program pemutihan pajak difokuskan pada penghargaan bagi wajib pajak yang selalu taat membayar pajak. Kebijakan ini berlaku sejak awal Januari 2026 dan diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025.
Keringanan pajak diberikan berupa potongan pokok PKB sebesar 8 persen untuk kendaraan hingga 200 cc dan 9 persen untuk kendaraan di atas 200 cc. Selain itu, wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan mendapatkan diskon tambahan, yakni 10 persen untuk kendaraan di bawah 200 cc dan 5 persen untuk kendaraan di atas 200 cc.
Langkah ini bertujuan mendorong kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Bali berharap program ini mendorong masyarakat tetap rutin membayar pajak kendaraan.
Sulawesi Tenggara: Dukungan untuk Pelajar dan Mahasiswa
Program pemutihan di Sulawesi Tenggara berlaku hingga 30 April 2026 dan khusus ditujukan bagi pelajar dan mahasiswa. Kebijakan ini menyediakan penghapusan denda PKB serta pembebasan pokok tunggakan pajak hingga tahun 2024 ke bawah.
Langkah ini diharapkan meringankan beban pajak generasi muda. Tujuannya adalah membiasakan pelajar dan mahasiswa untuk lebih tertib dan taat pajak sejak dini.
Dengan adanya program ini, generasi muda dapat melunasi tunggakan kendaraan tanpa khawatir terkena denda tambahan. Hal ini sekaligus mendorong kesadaran pajak sejak usia produktif.
Manfaat Pemutihan Pajak Bagi Wajib Pajak dan Pemerintah
Program pemutihan memberikan manfaat nyata, seperti menghapus beban denda dan tunggakan pajak sebelumnya. Proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pun menjadi lebih mudah dan cepat bagi masyarakat.
Selain bermanfaat bagi wajib pajak, kebijakan ini membantu pemerintah daerah meningkatkan penerimaan pajak tahun berjalan. Data kendaraan bermotor menjadi lebih tertib dan valid, sehingga pengelolaan pajak lebih efektif dan efisien.
Namun, penting diingat bahwa program ini bersifat sementara. Masing-masing provinsi menentukan masa berlakunya sesuai peraturan daerah sehingga wajib pajak dianjurkan segera memanfaatkan kesempatan ini.
Ringkasan Ketentuan Pemutihan Pajak di Tiga Provinsi
Di Aceh, program berlaku hingga 30 April 2026 dengan bebas denda, hapus tunggakan, dan bebas BBNKB untuk kendaraan bekas. Targetnya adalah semua pemilik kendaraan yang menunggak pajak.
Di Bali, sejak 5 Januari 2026, wajib pajak dengan kendaraan sesuai kapasitas mesin mendapatkan diskon pokok PKB dan tambahan bagi yang selalu patuh. Kebijakan ini lebih menekankan apresiasi terhadap kepatuhan pajak.
Sementara di Sulawesi Tenggara, pemutihan berlaku hingga 30 April 2026 dengan bebas denda dan hapus tunggakan sampai tahun 2024 khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Program ini mendorong kesadaran pajak generasi muda sekaligus meringankan beban mereka.
Kesempatan Memanfaatkan Program Pemutihan Pajak
Program ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk menuntaskan tunggakan lama tanpa dikenai denda tambahan. Pemerintah daerah terus memudahkan administrasi pajak agar masyarakat lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban PKB.
Wajib pajak yang tertarik memanfaatkan program disarankan segera mengunjungi kantor Samsat atau perwakilan pemerintah daerah. Pengajuan pemutihan pajak kendaraan membantu menjaga status kendaraan tetap legal dan mendukung pembangunan daerah melalui penerimaan pajak yang optimal.
Pemutihan pajak kendaraan memberikan keuntungan ganda bagi masyarakat dan pemerintah. Warga bisa melunasi pajak lama tanpa denda, sementara pemerintah mendapatkan data kendaraan lebih tertib dan peningkatan penerimaan pajak yang sah.
Program ini adalah momen tepat untuk menata kembali administrasi pajak kendaraan. Kesempatan pemutihan pajak di Aceh, Bali, dan Sulawesi Tenggara patut dimanfaatkan sebelum masa berlakunya berakhir.
Dengan memanfaatkan program pemutihan, masyarakat tidak hanya meringankan beban finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah. Wajib pajak dapat memastikan kendaraannya legal sekaligus mendukung efektivitas pengelolaan pajak di wilayah masing-masing.
Ringkasan Tabel Pemutihan Pajak Kendaraan:
| Provinsi | Masa Berlaku | Keringanan Utama | Target Khusus |
|---|---|---|---|
| Aceh | Sampai 30 April 2026 | Bebas denda, hapus tunggakan, bebas BBNKB kendaraan bekas | Semua pemilik kendaraan |
| Bali | Sejak 5 Januari 2026 | Diskon pokok PKB, diskon tambahan untuk wajib pajak patuh | Wajib pajak dengan kendaraan sesuai cc |
| Sulawesi Tenggara | Sampai 30 April 2026 | Bebas denda, hapus tunggakan sampai tahun 2024 | Pelajar dan mahasiswa |
Program pemutihan pajak kendaraan tetap menjadi kesempatan langka. Warga Aceh, Bali, dan Sulawesi Tenggara disarankan segera memanfaatkan kesempatan ini agar kendaraan tetap legal dan kepatuhan pajak meningkat.